Budaya Politik

Budaya Politik

Dengan adanya perbedaan yang berpotensi besar dalam orientasi-orientasi politik, di beberapa komunitas politik terdapat budaya politik yang berbeda dan terbatas dalam memberi makna, prediktabilitas, dan bentuk proses politik. Budaya politik sendiri dapat dimengerti sebagai serangkaian sikap, kepercayaan, dan pandangan/keyakinan anggota masyarakat yang mempunyai pengaruh di dalam pengaturan sistem/proses politik, serta suatu perasaan, sikap, dan pandangan yang mendasari pemahaman masyarakat terhadap perilaku-perilaku politik dalam sistem politik.

Oleh karena itu budaya politik juga mencakup “the political ide and the operating norms of a polity”. Dengan demikian budaya politik kemudian merupakan manifestasi bentuk agregasi dimensi-dimensi psikologis dan subyektif dari politik, serta merupakan produk dan rangkaian sejarah sistem politik dan pengalaman hidup anggota-anggota sistem tersebut yang berakar dengan baik pada peristiwa-peristiwa umum maupun pengalaman-pengalaman sendiri.

Di kebanyakan negara, kemungkinan tidak adanya suatu budaya politik massa yang secara umum bersatu, tetapi sebaliknya ada banyak perbedaan budaya politik massa yang terbagi menurut kelas, wilayah, komunitas etnis maupun pengelompokan sosial. Keragaman sikap dan opini seperti itu tidak perlu menimbulkan masalah-masalah identitas maupun legitimasi. Bagi pembangunan politik yang stabil tidak mensyaratkan suatu budaya politik yang homogen, dan pada beberapa masyarakat yang terbiasa dengan kehidupan pluralisme ternyata lebih mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang berkelanjutan.

Salah satu faktor pendukung atau penghambat keberhasilan pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi adalah keadaan sosial budaya negara itu sendiri. Lingkup dan fungsi politik itu akan berbeda antara satu macam budaya politik dengan yang lain. Dalam budaya politik demokratis misalnya, biasanya terdapat perasaan yang jelas mengenai batas-batas yang pasti dalam kehidupan politik, ada pengakuan eksplisit terhadap permasalahan-permasalahan baru, serta berkaitan dengan tingkatan spesialisasi fungsional dalam mengendalikan persoalan. Demikian pula, dalam budaya politik demokratis biasanya, kekuasaan menjadi bersifat relatif dalam hal pembuatan kebijakan politik, karena kuatnya kontrol sosial dan tingginya partisipasi politik rakyatnya.