Berbicara
tentang implementasi kebijakan tentunya tidak bisa dilepaskan dari kebijakan
publik. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi berbagai bidang, antara lain
bidang kesejahteraan sosial (social
welfare), bidang kesehatan, bidang perumahan rakyat, bidang pertanian,
bidang pembangunan ekonomi, bidang hubungan luar negeri, bidang pendidikan
nasional, dan sebagainya. Mengenai pengertian tentang kebijakan publik ini,
pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud
dengan kebijakan publik (public policy)
yang masing-masing definisi tersebut memberikan penekanan yang berbeda-beda.
Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang
berbeda-beda. Sementara di sisi lain, pendekatan dan model yang digunakan para
ahli pada akhirnya akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak
didefinisikan.
Salah
satu definisi mengenai kebijakan publik, diberikan oleh Carl Friedrich, (Winarno,
2002 : 16) yaitu :
Sebagai
suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah
dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan
kesempatan-kesempatan terhadap kebijaksanaan yang diusulkan untuk menggunakan
dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu
sasaran atau maksud tertentu.
Implementasi
kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu
kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau
tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas
merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik
serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan
kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.
Metter dan Horn (Agustino, 2006:153) mendefinisikan
implementasi kebijakan sebagai berikut :
Policy implementation encompasses those
ction by public and privat individuals (and groups) tahat are directed at the
achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions (tindakan-tindakan
yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau
kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya
tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan
Implementasi kebijakan bisa dikatakan sebagai
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang
telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam
membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut
dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut
bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi
sampai merugikan masyarakat.
Variabel atau dimensi
yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam model Van Meter dan Horn Metter
dan Horn (Agustino, 2006:154) adalah :
1)
Ukuran dan tujuan kebijakan.
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat
keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level
pelaksana kebijakan.
2)
Sumber daya
Keberhasilan
proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang
tersedia seperti sumberdaya manusia,
sumberdaya waktu, dan sumberdaya finansial.
3)
Karakteristik agen pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana
meliputi organisasi formal dan informal yang
akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi
kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi
oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.
4)
Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari
(agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi
keberhasilan atau tidaknya kinerja
implementasi kebijakan.
5)
Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas
pelaksana
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh
dalam implementasi kebijakan publik.
6)
Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar